permenpan tentang pelayanan publik. go. permenpan tentang pelayanan publik

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. PERMENPAN 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya; PERMENPAN RB Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah; Download Surat Edaran Menpan 54 Tahun 2019pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. E. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014. 2 Jakarta 10310 Telp. Judul. Email *. Aplikasi Informatika melakukan survei kepada Penerima Pelayanan Publik. 16 Tahun 2004 dapat dilihat sebagai berikut: a. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa dalam penyusunan dan2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. layanan. E. 21, dan 22 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan yang. JAKARTA – Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah tingkat II terus diperkuat dengan regulasi. PERMENPAN RB ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan Nomor 16 yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit. 2. Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang be rtugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Dalam rangka mendorong pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, telah diterbitkan. Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik . Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin. Semoga ada manfaatnya, terima kasih atas kunjungan Anda. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan, Pemerintah Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1444 H 21 Maret 2023. 01_2021. Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk menyempurnakan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kinerja. go. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. ID – PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 016 (Permenpan & RB). U. 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tanggung jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Peningkatan kualitas pelayanan harus dengan tindakan nyata perbaikan tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357). T. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator sebagaimana tersebut di atas berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Indonesia, Kementerian. Bentuk. Hasil Perubahan ke Permenpan No. Permenpan No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. 6. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa dalam penyusunan dan PERMENPAN RB NO 14 TH 2017 - PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK. Tahun. 2021/No. Sebagimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 23 MB Date: 27 April 2018 Downloads: 5984 x Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik IndonesiaPERATURAN MEMUTUSKAN: MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM. Pengertian Pelayanan Publik. U. 25/2009 ttg Pelayanan Publik, Psl. Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik; b. Dokumen Peraturan : Permen PAN $ RB No. E. 21 Juni 2017. Keputusan Menteri PANRB No. ABSTRAK. a. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan T. PP 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. METADATA PERATURAN. U. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Artikel Populer. A. 17 Oktober 2014. Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KOMPETISI. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima. METADATA PERATURAN. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Jenis. Subjek. 255/2022 tentang Arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis Elektonik Kementerian PANRB. 9% 30% 2 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. bahwa diperlukan percepatan peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik guna memenuhi harapan masyarakat; c. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. yahya . Beranda. ID – PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Dengan adanya layanan satu pintu dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional diharapkan pemerintah dapat 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Prinsip, Aspek dan Indikator 1. publik untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. GO. B. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Mencabut :. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah. 25 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. 615 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;PERATURANPEDIA. Dasar Hukum 1. Dalam Nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Nasional pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,87 dimana sebelumnya 3,79 (2021). Inovasi Layanan Publik Eksternal/Internal FT ULM FT e-Services: Inovasi Sistem Informasi Capaian Kinerja FT ULM FT e-Command Center: Inovasi Layanan Informasi dan Pengaduan FT ULM. PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2012. ID – Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Belum mengacu pada UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. SKM d. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. id: 8 hlm. mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; d. T. Tangkapan layar Keputusan Menteri PANRB No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. MendorongKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Standar Pelayanan. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 4. Judul. E. Pasal 7 ayat (3), Undang-Undang No. Diktum KESATU Kepmenpan RB Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN, Dan BUMD Tahun 2022, menyatakan Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerint. pelayanan publik di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh Pembina/Penanggung Jawab untuk mengelola pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR! 13. E. 20 2 1 , No. Belum Mengacu pada UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. pelayanan publik dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Peraturan Perundang-undangan. konsultasi; c. ID 76 Hlm. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI: Nomor: 29: Tahun: 2022: Tentang: PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKPenilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Facebook Twitter Linkedin Whatsapp-square PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017. PENGERTIAN DALAM PERMENPAN RB NOMOR 91 Tahun 2021 TAHUN 2021. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Nomor. Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden RI; 5 Prioritas Kerja Presiden 2019 - 2024;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik T. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK. Preview. Perwakilan. Pelaksanaan Undang-Undang N0. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. penetapan tunjangan kinerja instansi. id : 18 HLM. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. ID – PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. GO. 13, BN. Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Bentuk Singkat. penetapan kebutuhan calon Aparatur Sipil Negara; g. Oleh karena itu, Keputusan Menteri tersebut, dipandang perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Undang -Undang N omor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. go. A. Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 4. Suasana rapat lanjutan membahas Rancangan Undang-Undang pengganti UU No. 1590, jdih. 17 Tahun 2017 pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundng-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/M. T. Permenpan No. Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. E. BN. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah. 1. Waktu penyelesaian; d. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ; PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;. Permenpan RB Nomor 91 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan Perundang-undangan. Jenis. GO. T. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 13 Tahun 2009 3 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA. Tematik. T. Belum Mengacu pada UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan. K1 Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik 8. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.